Masyarakat Desak Penerbitan Perda Warnet

YOGYA (KRjogja.com) - Organisasi masyarakat perempuan, Salimah, mendesak DPRD DIY untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang warung internet (warnet) dan game center di DIY. Pasalnya, keberadaan warnet dan game center dianggap sudah mengkhawatirkan dan mempengaruhi kemerosotan moral generasi muda.

Wakil Ketua Salimah, Habibah Nurul Umah mengungkapkan, menjamurnya warnet di DIY ditengarai menjadi salah satu sebab merosotnya moral generasi muda saat ini. Perilaku seks bebas dan aborsi diduga kuat dampak dari mudahnya generasi muda mengakses tayangan pornografi di situs internet.

"Atas keprihatinan ini, kami mengusulkan kepada DPRD DIY untuk menerbitkan perda pengaturan warnet. Misalnya warnet diatur agar ruangannya tidak tertutup sehingga bisa dipantau. Tak hanya pada warnet, perda juga perlu mengatur game center yang ada di wilayah DIY. Pasalnya banyak anak sekolah yang menghabiskan waktunya untuk bermain
di game center yang kebanyakan beroperasi 24 jam," ujarnya saat menggelar audiensi dengan komisi D DPRD DIY, Senin (6/9).

Hal senada juga diungkapkan Humas Salimah, Sativa. Menurutnya, hingga saat ini perda semacam itu belum ada di DIY. "Sekarang sudah ada pedoman dari pemerintah pusat seperti Undang-undang Antipornografi serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bisa dijadikan acuan untuk membuat raperdanya. Dalam perda itu perlu diatur pula edukasi penggunaan handphone di sekolah, karena selain warnet, HP juga menjadi media yang umum dipakai siswa didik untuk mengakses dan menyimpan situs porno," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DIY Istia'nah mengaku pihaknya mendukung adanya raperda yang mengatur warnet, game center dan sebagainya. Terlebih saat ini pemda sudah memiliki acuan dalam UU Antipornografi dan UU ITE. "Namun untuk membahas masalah ini perlu dilakukan pada forum yang lebih besar karena permalahan tersebut
sangat luas. Pimpinan dewan, seluruh komisi dan instansi terkait perlu dilibatkan dalam pembahasan masalah tersebut.

Di lain hal, anggota Komisi D DPRD DIY, Sukamta menilai selama peraturan mengenai hal tersebut belum ada, maka sementara ini memungkinkan menerapkan larangan siswa membawa HP. "Ini seperi yang dilakukan SMPN 5 Yogyakarta. Kenapa kita tidak terapkan saja peraturan itu sampai ada peraturan lain yang lebih baik," tandasnya. (Ran)
@http://www.krjogja.com/news/detail/49256/Masyarakat.Desak.Penerbitan.Perda.Warnet.html

salam hormat dariku,

wong_anTeng

Comments

Baca Juga

PEMASARAN LANGSUNG (DIRECT MARKETING)

Siswa SD Joget Seronok, Guru Justru Tertawa Seolah Terhibur!

Kissing Bugs di Indonesia Apakah Berbahaya?

Tugas Account Executive/AE

Mata Uang Termahal Di Dunia